Serangan menyasar ke jurnalis, akademisi, aktivis atau mahasiswa pembela Hak Asasi dan Manusia (HAM), pejuang masyarakat adat, aktivis lingkungan, aktivis anti korupsi, kelompok perempuan.
Serat.id – Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Damar Juniarto menilai Indonesia memasuki fase siaga satu menuju otoritarianisme digital. Indikaisnya muncul serangan siber di Indonesia yang bentuknya sudah mulai terarah, menyasar ke jurnalis, akademisi, aktivis atau mahasiswa pembela Hak Asasi dan Manusia (HAM), pejuang masyarakat adat, aktivis lingkungan, aktivis anti korupsi, kelompok perempuan.
“Otoritarianisme digital terdiri dari tiga komponen utamanya yakni pemutusan akses internet, pemantauan siber, sensor online,” ujar Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Damar Juniarto, dalam diskusi Wajah Demokrasi 4.0: Menjaga Ruang Aman Bagi Mereka yang Bersuara, Kamis, 19 November 2020, kemarin.
Baca juga : Keberagamaan Digital Menggeser Tradisi, Sebuah Tantangan Peradaban
Kenang Tenaga Kesehatan, Relawan Lapor Covid-19 Luncurkan Pusara Digital
Program Digital Ini membantu Pasien Kanker Payudara
Menurut Damar, serangan siber terarah ini biasanya terjadi ketika momen politik, misalkan, pada bulan September 2019 ketika ada momentum penolakan revisi Undang Undang KPK dan pada bulan Oktober 2020 ketika ada penolakan revisi Undang Undang Cipta Kerja.
Damar berharap perlindungan hak digital di Indoneisa seharusnya sudah menjadi setara dengan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari hari, sebab digital merupakan perluasan dari ranah sehari-hari
“Semula ruang maya diharapkan menjadi ruang sibur demokrasi, namun saat ini justru menjadi ruang anti demokrasi sebab banyak algoritma gelap dan banyaknya disinformasi,” ujar Damar menambahkan.
Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi dan Manusia (Komnas) HAM Republik Indonesia, Sandrayati Moniaga, mengatakan sejak Januari hingga Oktober 2020 telah menerima sebanyak 18 aduan serangan digital.
“Aduan tertinggi berada di Derah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebanyak empat aduan,” kata Sandrayati menambahkan.
Pihak yang diadukan yang paling besar Institusi Polri sebanyak enam aduan, selain itu tiga aduan yang menyasar ke pemerintah pusat, disusul masing-masing jumlah dua aduan yang menyasar ke pihak perseorangan, kelompok, tidak teridentifikasi, selanjutnya masing masing satu aduan menyasar ke pihak TNI, Korporasi, lembaga pendidikan.
Sandra menilai perlindungan atas HAM dalam ruang siber di Indonesia sudah sangat mendesak. “Dari perspektif HAM apa yang dilanggar dari serangan digital yakni hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan rpibadi, serta hak atas rasa aman,” katanya. (*)
