Warga minta Komnas HAM menggelar penyelidikan dan mengeluarkan rekomendasi agar tidak ada penggusuran
Serat.id – Warga Petamanan, Banyuputih, Kabupten Batang melaporkan kepala daerahnya ke Komisi Nasional Hak Azasi Manusia. Warga menolak penggusuran terkait rencana pembangunan Islamic Center Batang yang hendak dibangun di kampung mereka.
“Kami sudah melaporkan. Laporan tersebut diterima langsung oleh Komnas HAM dan tercatat dalam nomor agenda aduan,” kata Heri Subkehti, salah satu warga petamanan, dalam keterangan resminya, Selasa, 19 Januari 2021.
Berita terkait : Menolak Digusur, Warga Ini Mendesak Pembangunan Islamic Center Batang Direlokasi
Heri mengatakan pembangunan Islamic Center Batang akan berdampak terhadap dialihfungsikannya lahan pangkalan truk Petamanan dan digusurnya permukiman warga yang sudah puluhan tahun hidup di wilayah tersebut.
“Padahal ada lokasi lain yang lebih strategis seperti Desa Kalisalak, Kecamatan Batang dan Desa Tumbrep Kecamatan Bandar yang notabene merupakan lahan kosong seperti yang direkomendasikan sebagai lahan alternatif pembangunan, daripada merampas ruang hidup warga,” kata Heri menjelaskan.
Baca juga : Setahun Penggusuran Tambakrejo, Warga Berharap Hunian Tetap
LBH Semarang Sayangkan Penggusuran Warga Tambakrejo
Komnas HAM Sebut Penggusuran Tambakrejo Melanggar Kesepakatan
Dalam laporanya warga minta Komnas HAM menggelar penyelidikan dan mengeluarkan rekomendasi agar tidak ada penggusuran di daerahnya. Warga juga meminta Komnas HAM menjadi mediator mempertemukan para pihak yang berkepentingan dan mencari solusi terbaik.
“Warga juga mendesak agar jangan sampai ada proses eksekusi dalam bentuk apa pun sebelum ada hasil yang disepakati bersama dengan Komnas HAM. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” kata Heri menmabahkan.
Terlebih di masa pandemi Covid-19, pemerintah melalui Kepres No.11 tahun 2020 dan Kepres No.12 tahun 2020, telah menetapkan status darurat kesehatan. Sebagai mandat dari konstitusi dan Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan dasar warga negara, juga sebagai bentuk manifestasi dari adagium “ Salus Populi Suprema Lex Esto” yang berarti keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.
“Komnas HAM juga dalam siaran pers-nya menegaskan agar jangan sampai ada penggusuran yang dilakukan di masa Pandemi Covid-19,” katanya. (*)
