Negara dapat mencari bukti-bukti yang diperlukan untuk mendukung kebijakan ini dari riset yang telah banyak dilakukan di belahan dunia lain.
Serat.id – Yayasan Sativa Nusantara (YSN) dan Jeff Smith sebagai organisasi yang fokus pada advokasi pemanfaatan tanaman-tanaman Indonesia – termasuk ganja, mendorong pemerintah dan parlemen Indonesia meregulasi pemanfaatan ganja terutama untuk urusan medis.
Negara dapat mencari bukti-bukti yang diperlukan untuk mendukung kebijakan ini dari riset yang telah banyak dilakukan di belahan dunia lain.
“Bila itu belum cukup, masyarakat tentu akan menyambut baik apabila Indonesia ingin membangun ekosistem penelitian nasional tentang pemanfaatan medis ganja yang dapat melibatkan berbagai aktor: pemerintah pusat dan daerah, universitas, pusat-pusat riset dari dalam negeri maupun luar, kelompok masyarakat yang memiliki budaya ganja, bahkan swasta,” kata Direktur Hukum dan Kebijakan YSN, Yohan Misero, dalam keterangan resmi, Selasa, 20 April 2021
Baca Juga : Pencabutan Izin Ganja, Akademisi : Kementan Tak Pro Kajian Ilmiah
Seruan bahkan bahkan digaungkan oleh aktor Jeff Smith yang tengah menghadapi proses hukum terkait ganja. Pada konferensi pers yang diadakan Polres Jakarta Barat, Jeff Smith menyampaikan bahwa ganja tidak layak dikategorikan sebagai narkotika Golongan I dan secepatnya Indonesia harus melakukan penelitian. Seruan ini menjadi usulan perubahan terakhir yang dikumandangkan tokoh publik pasca Pandji Pragiwaksono, Jefri Nichol, dan kawan-kawan lain.
Ada sejumlah hal yang mereka sampaikan terkait di antaranya penegakan hukum kerap menampilkan selebritis yang memakai narkotika, termasuk ganja, sebagai pesakitan yang harus minta maaf ke hadapan publik.
Ia mencontohkan terlihat banyak kasus sperti Nunung, Tora Sudiro, Lucinta Luna, Dwi Sasono, dan lainya. “Hal ini tidak diwajibkan oleh hukum dan tidak boleh dipaksakan. Kami menilai kebiasaan ini patut untuk dihentikan,” kata Yohan menambahkan.
YSN dan Jeff Smith juga menyayangkan fokus penegakan hukum yang masih berkutat pada persoalan pemakai. Waktu dan anggaran aparat seharusnya diarahkan pada masalah-masalah yang lebih penting dan berdampak luas.
Tercatat Jeff Smith mengangkat masalah penting soal penggolongan narkotika. Regulasi hari ini masih jauh dari sempurna dan definisi narkotika Golongan I, II, dan III juga perlu ditinjau ulang. Namun sayangnya Indonesia tidak bergeming dan tetap menggunakan regulasi itu, padahal penempatan ganja dengan berbagai spesies dan zat turunannya, di narkotika Golongan I sebagai sesuatu yang amat bermasalah.
“Ganja dengan segala potensinya tidak dapat dimanfaatkan untuk medis dan juga industri lainnya. Di situasi ekonomi saat ini, pemanfaatan ganja sebagai sebuah aset dengan skema legal, menurut kami, sangat layak untuk dipertimbangkan,” kata Yohan menegaskan.
Dengan masuknya Judicial Review dari koalisi masyarakat sipil tentang penjelasan Pasal 6 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perubahan regulasi internasional tentang pemanfaatan ganja untuk medis tahun lalu di PBB, serta kewenangan inheren Kementerian Kesehatan berdasarkan Pasal 6 ayat 3 UU Narkotika untuk mengubah golongan, kami berharap Pemerintah dan Parlemen dapat menyambut peluang perubahan ini dengan lebih cepat dan terbuka.
Sedangkan Lingkar Ganja Nusantara (LGN) menerbitkan buku Hikayat Pohon Ganja pada tahun 2011, niat utamanya adalah untuk menyebarkan pengetahuan dan memberikan Indonesia sebuah buku rujukan awal untuk diskursus mengenai ganja.
Buku tersebut ditulis agar masyarakat dapat melihat ganja dari sudut yang saintifik, berbudaya, dan berbasis bukti. Namun akhir-akhir ini kami mengamati bahwa beberapa penangkapan terkait ganja kerap menyertakan buku ini dalam penyitaan – seakan-akan buku itu alat untuk melakukan kejahatan.
“Kami memandang hal ini sebagai sebuah upaya untuk mendemonisasi dan mendiskreditkan ganja dan gerakan ini. Semoga hal ini tidak dilanjutkan,” katanya. (*)
