Serat.id-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang menyayangkan pengusuran warga yang bermukim di kampung Tambakrejo Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara. Pengusuran warga yang tinggal di bantaran sungai banjir kanal timur Kota Semarang berlangsung ricuh serta menyebabkan beberapa warga dan mahasiswa mengalami luka karena dipukul Satpol PP saat proses penggusuran.
“Penggusuran itu sebenarnya tak perlu, karena sudah ada kesepakatan mediasi pada tanggal 13 Desember 2018 yang menyatakan warga akan pindah sendiri setelah lahan Kalibanger yang ada di depan Tambakrejo selesai dan layak untuk ditempati,” kata kuasa hukum warga Tambakrejo, dari LBH Semarang, Nico Wauran, usai penggusuran, Kamis 09 Mei 2019.
Berita terkait : Komnas HAM Sebut Penggusuran Tambakrejo Melanggar Kesepakatan
Normalisasi KBT, Komnas HAM : Masyarakat tidak boleh dikurangi haknya
Surat Peringatan Satpol bertentangan dengan instruksi Pemkot Semarang
Nico menyatakan lahan Kalibanger sebagai tempat tinggal sementara bagi warga, mereka tinggal sambil menunggu pembangunan Rusunawa untuk tempat tinggal tetap warga, namun sampai sekarang lahan Kalibanger baru selesai 30 persen.
“Namun Pemkot Semarang dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, melalui Satpol PP telah menggusur pemukiman warga Tambakrejo, ini yang kami sayangkan,”kata Nico menambahkan.
Dampak penggusuran itu menimbulkan mengungsi di masjid terdekat dan di bawah jembatan karena rumah mereka tlah rata tengah dengan tanah. LBH Semarang sudah mengajak mediasi dan negosiasi dengan Satpol PP, namun diusir. “Padahal saya sudah menyerahkan surat kuasa saya, dan akhirnya penggusuran terus berlanjut,” kata Nico menjelaskan.
Lihat juga Video : Warga Tambakrejo Rayakan Hari Anak Nasional
30 Menit Unjuk Taring di Tambakrejo
Kepala Satpol PP Kota Semarang, Endro Martanto, mengatakan proses penggusuran yang dilakukan sudah berjalan hampir satu setengah tahun lalu karena warga Tambakrejo dianggap penghuni liar.
Pemerintah Kota Semarang dan BBWS sebelumnya juga telah menggelar sosialisasi, serta memberikan ganti rugi kepada warga untuk tinggal sementara di Rusunawa yang disediakan oleh Pemerintah.
“Satpol PP sudah bertindak sesuai SOP, kami keseluruhan ada 350 personil yang dibantu juga unsur perangkat Kecamatan Semarang Utara, termasuk rekan-rekan dari Kodim,” kata Endro Martanto. (*)
