Serat.id – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Semarang perlu bantuan jaring pengaman sosial sebagai damapk apndemi Covid-19. Organsasi pengusha angkutan itu mendesak pemerintah segera memberikan kebijakan bantuan kepada pengemudi angkutan yang terdampak pandemi.
“Satu bulan yang lalu, Organda sudah memberikan datanya (Jumlah pengemudi angkutan) dari ke Dinsos. Nah, sudah kita ajukan data dari teman sopir, tapi kok sampai sekarang bantuan belum ada,” kata Ketua DPC Organda Kota Semarang, Bambang Pranoto, Rabu 29 April 2020.
Ia mengaku hingga saat ini sopir angkutan di Kota Semarang sama sekali belum menerima bantuan dari pemerintah. “Harapan dari Organda kepedulian dari pemerintah memperhatikan kami,” kata Bambang menambahkan.
Menurut Bambang, pada bulan Maret lalu telah diminta Dinas Sosial Kota Semarang untuk mendata pengemudi angkutan. Namun hingga saat ini bantuan yang dijanjikan beruppa Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga belum direalisasikan.
Baca juga:
Pemadaman Listrik di Kabupaten Demak Resahkan Warga
Wabah Covid-19, Bawaslu Jateng : Jangan Manfaatkan Untuk Kampanye
Hadapi Covid -19 Kota Semarang Maksimalkan Gerakan Jogo Tonggo
“Katanya kemarin disuruh data, tapi sampai saat ini bantuan belum ada,” kata Bambang menjelaskan.
Ia menjelaskan saat ini para anggota organisasinya telah terdampak kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) pemerintah Kota Semarang selama pandemi Covid-19. Hal itu dinilai telah merugikan para pengemudi angkutan karena harus kehilangan mata pencaharian, serta tidak memiliki penghasilan disaat pandemi seperti ini.
Dari data yang dihimpun KBR terdapat total 7 rib pengemudi angkutan darat di Kota Semarang yang terdiri dari Sopir Taksi, Angkutan Umum dalam kota dan sopir Bus Pariwisata telah berhenti operasi selama pandemi. (*)
