![[Ilustrasi] Pendaftaran PPDB SMA/SMK Negeri Jawa Tengah. (Humaaans)](https://serat.id/wp-content/uploads/2020/06/ilustrasi-ppdb.png)
Ratusan guru di sekolah negeri di Kota Salatiga bekerja tanpa SK penugasan. Dampaknya, mereka tak dapat mengikuti pendidikan profesi dan ujian sertifikasi
Serat.id – Sebanyak 438 guru tidak tetap – pegawai tidak tetap (GTT-PTT) di sekolah negeri di Kota Salatiga menuntut surat keterangan (SK) penugasan. Sebab, mereka sudah mengabdi selama bertahun-tahun.
’’SK itu menjadi dasar untuk mendapatkan tunjangan profesi,’’ kata Koordinator Persatuan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Sekolah Negeri (Pegas) Kota Salatiga Yaroni, kepada Serat.id, Selasa, 14 Juli 2020.
Baca juga : 681 Guru Agama Islam Tak Miliki KTA Digital
Pemprov Jateng Beri Intensif Guru Agama Non Muslim
Guru Agama Islam Semarang Setuju Proses Pembelajaran Jarak Jauh
Dia mengatakan, SK penugasan juga diperlukan untuk mengikuti pendidikan profesi guru (PPG). Sebab, salah satu syarat mengikuti PPG yang diadakan Dinas Pendidikan Kota Salatiga itu sudah mengampu minimal lima tahun dan dibuktikan dengan SK tersebut.
Setelah mengikuti pendidikan itu, kata dia, guru baru diperbolehkan mengikuti ujian sertifikasi. Hal ini berbeda dari guru yang mengajar di sekolah swasta. Mereka mendapat SK dari pihak yayasan. Dengan demikian, mereka lebih mudah mengurus sertifikasi.
“GTT di sekolah swasta yang mengabdi dua sampai tiga tahun sudah mengikuti sertifikasi. Sementara, GTT di sekolah negeri yang sudah mengabdi selama 10 tahun belum bisa mengikuti sertifikasi karena terkendala SK,” katanya.
Untuk itu, Pegas Kota Salatiga meminta pendampingan organisasi profesi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Salatiga terkait surat keputusan (SK) Penugasan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT).
“Kami meminta pendampingan untuk mengupayakan tuntutan tersebut,” terangnya.
Sebelumnya, kata Yaroni, Pegas pada 2 Mei 2018 beraudiensi dengan Wali Kota Salatiga dan Ketua DPRD Kota Salatiga. Dalam audiensi itu mereka mengajukan tiga tuntutan, yakni pemberian upah minimum kota (UMK), SK penugasan, dan pemberhentian sementara perekrutan GTT-PTT di Kota Salatiga.
Pada kesempatan itu mereka berjanji tidak akan menuntut ke pemerintah agar diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). ’’Yang penting mendapatkan SK penugasan,’’ tandasnya.
Sementara itu, Ketua PGRI Kota Salatiga, Zainuri mengatakan, siap memperjuangkan nasib GTT-PTT. “Peran mereka sangat besar dalam pembelajaran di TK, SD, SMP,” katanya.
