Pekalongan merupakan salah satu kota di dunia yang paling cepat tenggelam. Kemudian jutaan hektare lahan di pesisir timur Sumatera diproyeksikan akan tenggelam pada 50 tahun mendatang.
Serat.id – Peneliti Institut Teknologi Bandung, Heri Andreas mengungkapkan, penurunan muka tanah (land subsidence) sebagai silent killer karena dapat menimbulkan bencana secara perlahan di Indonesia. Sebanyak 112 kabupaten/ kota di Indonesia diperkirakan rawan tenggelam.
Adapun Kota Jakarta, sebagai Ibu Kota Negara disebut sebagai peringkat teratas yang paling berisiko.
“Lalu Pekalongan, juga merupakan salah satu kota di dunia yang paling cepat tenggelam. Kemudian jutaan hektare lahan di pesisir timur Sumatera diproyeksikan akan tenggelam pada 50 tahun mendatang,’’ ujar Heri dalam diskusi daring yang diselenggarakan oleh Wetlands International Indonesia bertajuk “Babak Baru Upaya Penanganan Land Subsidence Di Dataran Rendah Pesisir di Indonesia,” Rabu, 5 Agustus 2020.
Baca : Terancam Tenggelam, Pemkot Semarang Percepat Pengalihan Penggunaan Air
Waspada, Tahun 2045 Kota Semarang diprediksi Tenggelam
Toilet Adaptif Yang dirindukan Warga Kampung Langganan Rob
Heri mengungkapkan, jika bencana penurunan muka tanah dibiarkan akan membuat kerugian ekonomi mencapai lebih dari seribu triliun.
“Karena sifatnya bencana, kerugiannya besar, maka harus ada manajemen risiko bencana,” ujarnya
Dia mengatakan, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam mengerjakan mitigasi bencana penurunan muka tanah.
Dia memaparkan, saat ini pemerintah hanya mengawasi tiga wilayah dan belum menyediakan peta bahaya dan peta risiko bencana turunnya muka tanah di setiap wilayah bencana.
“Mitigasi dan adaptasi bencana saat ini hanya diupayakan di empat wilayah saja,” ujarnya.
Nani Hendiarti, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menjelaskan, terdapat sembilan permasalahan penurunan muka tanah, antara lain pemanfaatan ruang, abrasi dan rusaknya ekosistem mangrove, peta risiko penurunan muka air tanah, dan tanggul penahan banjir dan rob.
Selain itu, perencanaan pembangunan atau infrastruktur terpadu, penurunan permukaan tanah, teknologi pemantauan, edukasi, peningkatan kesadaran bagi masyarakat.
“Dampak dari penurunan muka tanah bisa menyebabkan kerusakan infrastruktur, baik itu perumahan, jalan, kerusakan lingkungan, maupun kepada mata pencaharian masyarakat pesisir, “ ujarnya.
Untuk mengatasi hal tesebut, kata Nani, kementerian telah bekerja sama dengan sejumlah kemeterian, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN), Kementerian Kelatuan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Selain itu, Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Ekonomi Sumber Daya dan Maritim (ESDM), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Universitas serta Pemerintah Daerah.
“Harapan kami agar bisa bersenergi bekerja sama untuk memberikan solusi penanganan yang terpadu,” ujarnya. (*)
