Mencampuradukan permasalahan kinerja dengan hubungan romansa,
Serat.id – Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) Kota Semarang mengecam pemecatan salah seorang parajurit TNI yang terbukti memliki orientasi seksual. OPSI yang selama ini fokus mengadvokasi kelompok rentan itu dinilai TNI mencampuradukan permasalahan kinerja dengan hubungan romansa.
“Sangat mengecam apa yang dilakukan oleh aparatur negara terhadap anggotanya yang memiliki orientasi seksual yang bukan heteroseksual. Apalagi ketika mencampuradukan permasalahan kinerja dengan hubungan romansa,” kata perwakilan Poin OPSI Kota Semarang, Gabriel Eel, kepada Serat.id, Jumat, 16 Oktober 2020.
Tercatat Pengadilan Militer II-10 Semarang menjatuhkan pidana 1 tahun penjara dan pemecatan dari dinas militer kepada Praka P, yang dilansir dari website Mahkamah Agung (MA) pada Rabu, 14 Oktober 2020. Pemecatan itu menurut Gabriel bukan pertama kalinya terhadap aparatur negara di Jawa Tengah, ia menyebut tahun lalu Polda memecat anggotanya hanya karena orientasi seksual.
“Pertanyaannya adalah, apakah orientasi seksual seseorang mempengaruhi bagaimana hasil kinerja dia? apalagi dikatakan bahwa alasan pemecatan tersebut, karena takut menodai nama instansi aparat karena orientasi seksual,” kata Gabriel mempertanyakan .
Baca juga : Pemberitaan Penggerebegan LGBTQ Memunculkan Stigma Buruk dan Diskrimanitif
Datangi Kantor AJI Semarang, Ini Harapan Kelompok Minoritas Seksual
Ini Kata Rumah Pelangi Indonesia Soal Pemecatan Polisi Gay
Gabriel membandingkan masih banyak aparat negara (TNI-AD) yang sering melakukan tindakan penganiayaan terhadap masyarakat dan menyakiti sipil. Mereka lebih layak dihukum karena jelas menyakiti orang lain.
Pemecatan berdasarkan orientasi seksual justru menambah ketidakpercayaan terhadap TNI sebagai institusi negara yang seharusnya mereka membela warganya. “Tetapi saat ini hanya memikirkan citra, yang sejatinya tidak ada salahnya dengan orientasi seseorang karena itu adalah pilihan hidup seseorang,” kata Gabriel menegaskan.
Menurut dia, sebenarnya tugas negara untuk melindungi warga negaranyabaik dari suku, budaya, bahasa, agama, gender, termasuk yang mengalami orientasi seksual. “Tidak bisa menjadikan negara yang homogen, sedangkan Tuhan saja menciptakan manusia berbeda-beda,” katanya.
Pemecatan anggota TNI yang punya orientasi seksual adalah bentuk tindakan kekerasan, yang merenggut hak ekonomi seseorang dan hak kebebasan berekspresi dan HAM.
Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IV/Diponegoro, Kolonel Kav Susanto mengatakan perilaku seksual menyimpang memang tidak dibenarkan sebagai prajurit. “Ini merupakan tindakan tegas dari kesatuan kami terhadap perilaku LGBT,” kata Susanto.
Mnurut dia, institusi TNI telah melakukan tindakan prefentif sejak proses seleksi menjadi prajurit dengan melakukan screening dan tes mental ideologi. “Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa para calon prajurit memiliki tingkat kesehatan jiwa dan psikologi yang baik dan sehat,” kata Susanto menjelaskan.
Berbagai antisipasi telah dilakukan termasuk mengerahkan tim satuan cyber untuk mengawasi kecenderungan perilaku prajurit TNI. Bahkan ia menyebut lembaganya memiliki tim satuan cyber yang bertugas untuk patroli akun media sosial atau handphone para prajurit.
Tim itu memantau aktivitas media sosial prajurit dan calon prajurit yang lolos seleksi. “Dari situ akan bisa kelihatan kecenderungannya. Kita pantau indikasi itu,” katanya. (*)
