Mereka gugur satu tahun lalu saat memprotes revisi undang-undang KPK
Serat.id – Lima mahasiswa masing-maisng Akbar Alamsyah, Bagus Putra Mahendra, Immawan Randi, Yusuf Kardawi dan Maulana Surayadi yang gugur saat demonstrasi reformasi dikorupsi pada September tahun 2019 lalu sebagai pahlawan.
“Mereka gugur dibunuh negara. Perjuangan kita saat ini adalah tetap melanjutkan perjuangan mereka, untuk melawan berbagai pengkhianatan yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR,” kata Cornel Gea, juru bicara Koalisi Semarang Melawan, Selasa 10 November 2020.
Baca : Buka Bersama dengan Pahlawan Sampah
Panggung Rakyat Semarang Melawan dibubarkan Oleh Aparat
Tanamkan Jiwa Kebangsaan dengan Lukisan Patriotisme
Menurut Cornel, kematian mahasiswa asal sejumlah daerah satu tahun lalu sebagai korban saat memprotes revisi undang-undang KPK. “Mereka para pahlawan mengorbankan nyawa untuk memperjuangkan hidup yang lebih baik bagi kita, tapi seluruh pengorbanan itu dirusak oleh pemerintah dan DPR melalui berbagai kejahatan seperti pengesahan revisi UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Cipta Kerja, perampasan lahan dan berbagai kejahatan lainnya,” kata Cornel menambahkan.
Aliansi Semarang melawan menuding pemerintah telah mengabaikan para mahasiswa yang menjadi korban saat memprotes kebijakan yang tak populis. Sedangkan pemerintah dinilai melakukan sebaliknya, yakni pengkhianatan kepada para pahlawan dengan menjual sumber daya alam Indonesia kepada pihak asing.
Pemerintah bahkan tega memberikan tanah kepada asing secara cuma-cuma alias Rp 0 atau gratis. Semua itu hanya untuk memperkaya asing, pemerintah dan kroninya. Sementara masyarakat diusir dari tanahnya, dipenjara karena memperjuangkan tanahnya dari perampasan lahan dan kerusakan lingkungan.
“Sudah cukup bagi kita untuk diam dan membiarkan berbagai pengkhianatan yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR,” katanya.
Pada peringatan hari pahlawan kali ini Koalisi Semarang Melawan mengajak seluruh masyarakat tidak lagi diam membiarkan pemerintah dan DPR melakukan kejahatan, merampas ruang hidup dan merusak lingkungan.
“Ayo kita menyuarakan berbagai kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Kita tunjukan bahwa kita semua memang sudah tidak dapat lagi percaya kepada pemerintah dan DPR,” katanya.
Koalisi itu membuka ruang berekpresi secara terbuka dengan berbagai informasi dan belajar bersama melalui media sosial. (*)
