Ada beberapa poin yang berpotensi menciptakan ruang kriminalisasi baru.
Serat.id – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers meminta Polri meninjau ulang dalam Surat Edaran Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif . LBH Pers menilai ada beberapa poin yang berpotensi menciptakan ruang kriminalisasi baru.
“Surat Edaran tersebut masih menimbulkan subjektifitas atas penafsirannya. Hal tersebut dikarenakan penilaian atas sebuah ekspresi yang dikualifikasikan sebagai sebuah perbuatan pidana sangatlah sulit dan subjektif penilaiannya,” ujar Direktur Eksekuti LBH Pers, Ade Wahyudin, dalam keterangan resmi yang diterima serat.id, Kamis 25 Februari 2021.
Baca juga : YLBHI Sebut Korban Fair Trial Tahun 2020 Mencapai 4.510 Orang
Akui Diretas Undip Ragukan Jumlah Data Mahasiswa Bocor
Sidang uji UU Informasi dan Transaksi Elektronik, Ini Kata Ahli
Menurut Ade, pedoman dalam surat edaran yang mengedakan keadilan restoratif, masih mengecualikan perkara yang dinilai berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme. Hal tersebut justru menimbulkan potensi penilaian atas sebuah ekspresi yang dianggap berpotensi memecah belah bangsa, SARA, radikalisme, dan separatisme akan sangat subjektif dan berpotensi samar – samar.
“Imbasnya lagi-lagi justru potensi ruang baru atas kriminalisasi yang dapat menyasar kepada siapa saja. Ketetuan tersebut dinilai berseberangan dengan tujuan surat edaran di mana penegakan hukum mengedepankan semangat keadilan restoratif,” kata Ade menambahkan.
Ia menilai penggunaan virtual police dan virtual alert yang dilakukan oleh Polri untuk mengawasi konten di media sosial, justru membuat masyarakat takut untuk menyampaikan ekpsresi di ruang digital. Situasi tersebut dikhawatirkan menjadi hambatan publik untuk menyampaikan kritiknya secara terbuka kepada pemerintah yang perlindunganya dijamin dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 28E ayat (2) dan (3).
Hal itu menjadi alasan Polri harus menjabarkan secara rinci bagaimana bentuk aktivitas monitoring melalui virtual police dan virtual alert. Selain itu, Ade menjelaskan tanpa surat edaran Polri sejak awal pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dengan merujuk ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf B KUHP jika ancaman penjaranya kurang dari lima tahun tidak dilakukan penahanan.
“(LBH Pers juga meminta) Pihak Kepolisian RI untuk senantiasa menghormati hak setiap orang tanpa terkecuai untuk berekspresi sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Kepolisian dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009,” ujar Ade menegaskan. (*)
