Hampir seluruh Pondok Pesantren di Pulau Jawa ini akan memulai pendidikannya, pada Senin 24 mei mendatang dengan pemberlakukan protokol kesehatan yang ketat.
Serat.id – Ketua DPW PKB Jawa Tengah, Muhammad Yusuf Chudlori meminta para Bupati se Jawa Tengah memberikan pemeriksaan Rapid Antigen gratis untuk santri yang akan kembali ke pondok pesantren, pasca lebaran. Hampir seluruh Pondok Pesantren di Pulau Jawa ini akan memulai pendidikannya, pada Senin 24 mei mendatang dengan pemberlakukan protokol kesehatan yang ketat.
“Saya berharap Bupati membantu untuk memberikan fasilitas rapid antigen gratis di Rumah Sakit Umum Daerah. Agar santri bisa diketahui sejak dini sehat dan tidak terindikasi Covid 19,” kata Muhammad Yusuf Chudlori, atau akrab disapa Gus Yusuf, Minggu 23 Mei 2021.
Baca juga : Kini Stasiun Cepu Layani Rapid Test Antigen
Biaya Rapid Test Mandiri Mahal, Sebagian Perantau Enggan Balik
Hasil Rapid Test di PTPYQ2M Nonreaktif, Puskesmas Imbau Tetap Waspada
Fasilitas yang ia harapkan dari kepala daerah itu penting agar meringkankan beban para santri berangkat mondok. Gus Yusuf memandang situasi penanggulangan Covid – 19 sudah semakin baik dan diharapkan di dunia pendidikan, termasuk kesehatan para santri terus dijaga.
Pengasuh Pondok Pesantren Syubbanul Wathon Tegalrejo Magelang itu mencontohkan dan mengapresiasi Bupati Blora yang telah memberikan pelayanan gratis rapid antigen bagi santri dan siswa didik di sekolah umum yang hendak memulai pembelajaran tatap muka beberapa waktu lalu.
Terkait Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka di sekolah umum, Gus Yusuf menyatakan sebaiknya program itu dilanjutkan kembali, tanpa meninggalkan protokol kesehatan. “Saya mendapat informasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan uji coba Pembelajaran Tatap Muka di sekolah beberapa kali tahapan. Tetapi Bupati juga harus membantu Pemprov untuk memfasilitasi Rapid bagi siswa yang akan ke sekolah,” kata Gus Yusuf menegaskan.
Hal yang sama juga bisa diterapkan jika Perguruan Tinggi akan memulai kuliah tatap muka. Mahasiswa yang berasal dari berbagai provinsi harus terjamin tidak terpapar Covid – 19. (*)
