Pemerintah provinsi Jateng diminta tidak boleh ada egoisme sektoral di masa pandemi ini.
Serat.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah menegaskan seharusanya pemerintah menghentikan dulu pendidikan tatap muka (PTM), terkait temuan klaster baru Covid-19 di sekolah. Pemerintah provinsi Jateng diminta tidak boleh ada egoisme sektoral di masa pandemi ini.
“Setop dulu PTM, kesiapan sekolah dievaluasi. Kalau memang klaster besar maka PTM di wilayah tersebut hendaknya dihentikan dulu semuanya,” kata anggota Komisi E DPRD Jateng , Yudi Indras Wiendarto, Rabu, 22 September 2021.
Tercatat kasus Covid-19 ditemukan di sejumlah sekolah di Jateng. Mulai dari Jepara, Blora, Kota Semarang hingga cukup besar di Purbalingga. Yudi mengaku sudah mengingatkan dinas pendidikan agar tak sembrono dalam menerapkan kebijakan tersebut sebelum penerapan PTM.
“Pendidikan merupakan hal yang penting. Tapi di saat pandemi seperti ini, perhatikan sektor kesehatan dan ekonomi. Itu juga urgen,” kata Yudi menambahkan.
Ia menyarankan siswa kembali belajar secara online. Namun ditekankan, guru atau tenaga pendidik mesti meningkatkan kemampuan guna memberikan materi dengan kreatif. Saran itu sebagai kekhawatiran jika kasus Covid-19 di Jateng yang sudah mulai landai justru akan terpicu naik kembali dengan PTM di sekolah yang belum siap untuk melaksanakannya.
Menurut Yudi, sekolah yang melaksanakan PTM mesti lebih diperketat. Persoalan vaksinasi adalah wajib bagi siswa yang telah memenuhi ketentuan, guru, maupun keluarga para siswa. Itu menjadi syarat PTM.
“Misalnya, siswanya sudah (vaksin), guru sudah, kalau orang tuanya atau kakek nenek yang tinggal serumah belum vaksin kan ya sama saja membahayakan. Hal-hal inilah yang mesti juga dipikirkan,” katanya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah daerah bertindak cepat mengatasi klaster pembelajaran tatap muka (PTM), salah satunya Kabupaten Purbalingga bertindak cepat mengatasi klaster pembelajaran tatap muka, yang menimpa 90 siswa SMPN 4 Mrebet.
Selain menghentikan PTM yang sudah dilakukan, Ganjar meminta Bupati Purbalingga segera melakukan tracing terhadap 90 siswa itu. “Bupati sudah memutuskan PTM di Purbalingga dihentikan semuanya. Saya minta dilakukan tracing, dicari penyebabnya dari mana, masuknya seperti apa, agar bisa segera tertangani,” kata Ganjar Pranowo
Ganjar mengatakan, kasus Purbalingga menjadi peringatan untuk semua daerah di Jateng, agar lebih berhati-hati. Pihaknya sudah mengecek, dan diketahui, sejumlah sekolah di Purbalingga menggelar PTM tanpa izin.
“Menurut informasi bupati, pada prinsipnya Purbalingga belum membuka PTM. Maka saya tekankan, kenapa penting setiap sekolah yang ingin menyelenggarakan PTM untuk lapor dulu, supaya bisa dipantau,”katanya. (*)
