Total secara kumulatif hingga triwulan pertama tahun 2020, Bappebti telah memblokir 103 domain situs.
Serat.id – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan memblokir 80 domain situs entitas tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka. Total secara kumulatif hingga triwulan pertama tahun 2020, Bappebti telah memblokir 103 domain situs.
“Meskipun saat ini kita sedang menghadapi pandemi Covid-19, tidak menghalangi dan mengurangi semangat Bappebti memberantas kegiatan perdagangan berjangka komoditi (PBK) tak berizin,” kata Kepala Bappebti Tjahya Widayanti, dalam keterangan resmi yang diterima serat.id, sabtu 25 april 2020.
Baca juga : Waspada, Modus Ini Sering dilakukan Menawarkan Investasi Bodong
Marak Penawaran Investasi Perdagangan Berjangka Ilegal, ini imbauan Kemendag
Tjahya menyatakan kondisi pandemi tak menyurutkan pengawasan dan pemantauan terhadap penawaran investasi di bidang PBK. “Masyarakat harus tetap dilindungi dari kegiatan ilegal di bidang PBK yang berpotensi merugikan,” kata Tjahya menambahkan.
Ia menegaskan meski bekerja dari rumah, tidak berarti ASN bersantai-santai. Mereka harus tetap menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, antara lain melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan di bidang PBK.
“Termasuk memblokir domain situs entitas yang tidak memiliki izin dari Bappebti,” kata Tjahya menegaskan.
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti, M. Syist, menyatakan, perkembangan teknologi saat ini menjadikan engawasan dan pemantauan aktivitas entitas ilegal di bidang PBK dapat dilakukan di mana saja.
“Pemblokiran yang selama ini dilakukan, bertujuan agar situs tersebut tidak dapat diakses di wilayah Indonesia,” kata Syist.
Langkah itu juga sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa konten situs entitas ilegal tersebut melanggar undang-undang. “Dengan demikian, masyarakat dapat berhati-hati dan waspada terhadap segala bentuk penawaran investasi,” kata Syist menjelaskan.
Ia mengimbau, sebelum berinvestasi, masyarakat diharapkan selalu melakukan pengecekan atas legalitas pialang berjangka dan kewajaran keuntungan yang ditawarkan. Selain itu masyarakat diharapkan tidak tergiur dengan janji keuntungan di luar kewajaran, serta mempelajari terlebih dahulu mekanisme transaksi, untung, dan ruginya.
“Jadi, investasi tersebut harus memiliki legalitas yang jelas dan memberikan keuntungan yang logis,” katanya. (*)
