Tekanan kebebasan akademik antara lain serangan siber terhadap aktivis, penundukan kampus maupun lembaga riset oleh otoritas negara, serangan terhadap pers mahasiswa, dan kriminalisasi dengan dalih pencemaran nama baik
Serat.id– Ketua Kaukus Kebebasan Akademik Indonesia (KKAI), Herlambang P. Wiratman menilai tekanan terhadap kebebasan akademik di kampus pada tahun 2020 semakin meluas. Hal ini terlihat dari empat indikator yang memperlihatkan karakter tekanan atas kebebasan akademik.
“Pertama, kecenderungan menguatnya rezim oligarki kekuasaan yang memproduksi kekuatan anti demokratik,” ujar Herlambang dalam konferensi pers daring, Senin, 7 Desember 2020, kemarin.
Baca juga : KKAI : Menristekdikti Harus Menghargai Prinsip Kebebasan Akademik
Para Akademisi Mengutuk Keras Tindakan Teror Diskusi di Yogyakarta
YLBHI Nilai Unnes Batasi Ruang Ekspresi Mahasiswa
Indikator kedua masih adanya jarak upaya pemerintah dalam mengambil kebijakan negara berbasis sains. Lalu, indikator ketiga yakni masalah korupsi masih sangat kuat terjadi dalam sistem kekuasaan, di mana kampus justru kerap menundukkan diri atau bahkan masuk dalam pusaran kekuasaan koruptif.
Selain itu Herlambang juga mengatakan indikator lain berupa otonomi kampus belum bisa berjalan dengan integritas. “Hal itu karena menegaknya tradisi feodalisme dalam struktur kebebasan kampus,” kata Herlambang menambahkan.
Menurut dia, kondisi itu tak mengherankan jika kemudian dapat ditemukan dengan mudah adanya obral gelar kehormatan, honoris causa yang diberikan untuk elit politik kekuasaan.
Selain itu Herlambang memaparkan terdapat sejumlah tekanan kebebasan akademik antara lain serangan siber terhadap aktivitas akademik, penundukan kampus maupun lembaga riset oleh otoritas negara, serangan terhadap pers mahasiswa, kriminalisasi dengan dalih pencemaran nama baik, serangan terhadap mahasiswa dan kriminalisasi dalam kasus melawan rasisme papua #papuanlivematters dan solidaritas soal papua, eskalasi penangkapan dalam aksi atau kriminalisasi ketika mengkritisi kebijakan negara, skorsing terhadap mahasiswa.
Ia menyebut kebijakan kampus merdeka yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim hanya berorientasi pada aspek kelembagaan, sebaliknya tidak menyentuh elemen dasar kebebasan akademik.
Hal itu menjadi alasan dia mengingatkan pemerintah bahwa kampus merupakan institusi yang memproduksi pengetahuan dan ilmu dalam rangka pengembangan kebijakan yang lebih memperkuat kewargaan, kemanusiaan, dan kehidupan berbangsa yang lebih baik.
“Situasi tekanan kebebasan akademik diperkirakan akan bertahan apabila pemerintah, termasuk pengambil kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tak mengambil langkah progresif mengubah secara paradigmatik jaminan perlindungan kebebasan akademik,” katanya. (*)
