Akan menggelar rapat pleno bersama jajaran internal KIP Jawa Tengah untuk kemungkinan pembentukan Majelis Etik.
Serat.id– Wakil Ketua Komisi Informasi Publik Jawa Tengah, Zainal Abidin menyatakan tak akan melindungi pelaku dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh salah satu komisioner berinisial SH. Ia menyebut dalam waktu dekat akan menggelar rapat pleno bersama jajaran internal KIP Jawa Tengah untuk kemungkinan pembentukan Majelis Etik.
“KIP tidak melindungi pelaku KDRT. Sudah saya coba bicara dari hati ke hati supaya baik lagi. Tapi kalau sudah begini ya sudah saya lepas,” kata Zaenal Abidin, Senin, 12 April 2021 .
Berita terkait : Seorang Komisioner KIP Jateng Diduga Melakukan KDRT
Menurut Zaenal majelis etik dibentuk oleh Komisi Informasi bertugas menegakkan kode etik. “Majelis Etik berjumlah 3 untuk Provinsi dari unsur akademisi, praktisi, dan tokoh masyarakat berdasarkan keputusan rapat pleno Komisi Informasi,” kata Zaenal menambahkan.
Ia menyebut Peraturan Komisi Informasi nomer 3 tahun 2016 tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi bisa mengeluarkan sanksi jika terjadi pelanggaran baik ringan, sedang dan berat.
Sanksi ringan berupa teguran lisan dan tertulis, sanksi sedang berupa pembebasan tugas selama 3 bulan. Sedangkan sanksi berat pemberhentian tetap. Menurut Zainal anggota Komisi Informasi harus berintegritas.
“Yakni wajib menjaga diri dari berperilaku tidak patut atau tercela, baik dari sudut pandang norma hukum, kesusilaan maupun kesopanan,” katanya.
Baca juga : Korban KDRT Perlu Pendampingan Tenaga Kesehatan
Perempuan Sering Menjadi Korban Kekerasan, KJHAM : Masih Sedikit Yang Sadar
Hidupku untuk Masa Depan Anakku
Koordinator Jaringan Peduli Perempuan dan Anak (JPPA) Jawa Tengah, Nihayatul Mukharomah, yang mendampingi korban, mendesak komisi informasi agar segera membentuk dewan etik yang memiliki perspektif gender n HAM.
“Termasuk membuat rekomendasi yang berpihak pada keadilan,” kata Nihayatul.
Menurut Nihayatul saat ini koalisi pendamping mengalang dukungan ke publik, karena perilaku KDRT itu melanggar undang-undang. “ Dan merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, apa lagi itu dilakukan sejak 2010 artinya berulang,” kata Nihayatul menegaskan. (*)
* Berita ini telah diedit ulang setelah dari sebelumnya untuk melindungi korban
