“Meminta Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia untuk melakukan supervisi ketat atas laporan pelanggaran etik yang ditangani Komisi Informasi Jawa Tengah,”
Serat.id – Freedom of Information Network Indonesia atau FoINI meminta kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diduga dilakukan oleh salah satu komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berinisial SH, diusut tuntas. FoINI minta majelis etik yang dibentuk KIP Jateng bersikap profesional, memiliki perspektif gender, akuntabel dan transparan untuk menangani laporan yang masuk sebagaimana diatur dalam PERKI Kode Etik.
“Kami juga meminta Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia untuk melakukan supervisi ketat atas laporan pelanggaran etik yang ditangani Komisi Informasi Jawa Tengah,” kata juru bicara FoINI, Arif Adiputro, dalam pernyataan resmi, selasa, 13 April 2021.
FoINI merupakan jaringan lembaga non pemerintah yang selama ini peduli pada hak informasi publik, tak mau KIP tercoreng oleh ulah komisioner yang melangkar aturan, termasuk KDRT terhadap keluarganya sendiri.
Berita terkait : Seorang Komisioner KIP Jateng Diduga Melakukan KDRT
KDRT Oleh Komisoner KIP Jateng, Zaenal Abidin : Kami Tak Melindungi Pelaku
Arif mengatakan Pasal 6 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi Pusat mengamanatkan bahwa Anggota Komisi Informasi harus senantiasa menjaga diri dari segala perilaku yang tidak patut atau tercela dari sudut pandang norma hukum, norma kesusilaan maupun norma kesopanan.
Hal itu menjadi alasan FoINI meminta Komisi Informasi Pusat dan Provinsi agar berkoordinasi dengan Kepolisian, agar menangani laporan dugaan kekerasan yang masuk dengan segera dan bebas dari tekanan. “Meminta kepada Komisi Informasi Pusat dan Provinsi agar berkoordinasi dengan Komnas Perempuan, melakukan supervisi atas laporan pelanggaran etik yang ditangani Komisi Informasi Jawa Tengah terutama pada aspek perlindungan terhadap perempuan,” kata Arif menegaskan.
Baca juga : Korban KDRT Perlu Pendampingan Tenaga Kesehatan
Perempuan Sering Menjadi Korban Kekerasan, KJHAM : Masih Sedikit Yang Sadar
FoINI juga merekomendasikan Pemerintah dan DPR agar mempertimbangkan dan menerapkan nilai-nilai keadilan dan gender dalam proses seleksi Komisi Informasi dan pengawasan kinerja baik di tingkat pusat maupun daerah.
Tercatat dugaan KDRT dilakukan oleh seorang komisioner KIP Jateng berinisial SH dilaporkan Jaringan Peduli Perempuan dan Anak (JPPA) Jawa Tengah. KDRT terjadi saat SH diketahui berselingkuh pada Maret 2021 itu dilakukan di depan kedua anaknya yang masih di bawah umur.
“Hal ini merupakan tindakan yang tidak pantas dan tidak etis sekaligus melanggar hukum. Terlebih yang bersangkutan adalah Pejabat Publik yang masih aktif di lingkungan Komisi Informasi Jawa Tengah,” kata Arif menjelaskan.
Apa lagi, kata Arif Indonesia telah memiliki undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memandatkan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. (*)
