Menolak Surat Presiden Jokowi yang mengesahakn revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Serat.id – Akademisi Universitas Diponegoro Semarang beserta LSM dan mahasiswa minta agar pemilihan Pimpinan KPK yang sebelumnya dilakukan dewan perwakilan rakyat digelar ulang. Mereka juga menyatakan sikap menolak Surat Presiden Jokowi yang mengesahakn revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami melihat bahwa istana ragu-ragu dalam upaya untuk melakukan penguatan terhadap KPK, itulah mengapa kami hari ini melakukan aksi agar presiden tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan dalam memperkuat KPK,” kata Dosen Ilmu Politik Undip, Wijayanto, 13 September 2019.
Baca juga : Pegiat Antikorupsi di Semarang Minta Presiden Evaluasi Pansel KPK
Ini Alasan Draf Revisi UU KPK Layak Ditolak
Capim KPK tak Patuh LHKPN diminta Mundur
Wijayanto menyesalkan terpilihnya pimpinan KPK yang bermasalah dan diduga kuat sebelumnya melakukan pelanggaran kode etik. Para akademisi Undip menyerukan kepada Presiden Jokowi agar menolak revisi UU KPK.
Protes yang disampaikan akademisi Undip itu dihadiri oleh Amri Nalfi Khair, perwakilan Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) yang menyatakan ikut adanya upaya pelemahan KPK. “Kami menolak RUU KPK ini, karena kami beranggapan RUU itu tidak menyelesaikan masalah, justru KPK itu butuh penguatan bukan malah dilemahkan,” kata Amri.
Amri merasa kecewa adanya Surat Presiden yang membuktikan Jokowi mendukung revisi UU KPK. “Saat ini kami masih berpandangan bahwa UU KPK masih relevan dan perlu dikuatkan,” kata Amri menambahkan.
Saat menyampaikan protes para akademisi dan pegiat anti korupsi mengajak masyarakat untuk mendukung gerakan pemberantasan korups. (*)
