Masing-masing kabupaten dan kota punya tingkat kerawanan masing-masing sesuai dengan dimensi yang ada
Serat.id – Kabupaten Kendal dan Purworejo menjadi daerah paling rawan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun ini. Badan pengawas pemilihan umum Jawa Tengah menjadikan dua daerah itu masuk kategori kerawanan tinggi dengan indek masing-masing skor 65,33 poin 57,38 poin.
“Sisanya 19 daerah lain masuk kategori sedang dengan skor antara 43,58 hingga 54,52,” kata Koordinator Divisi Pengawasan, Bawaslu Jawa Tengah, Anik Solihatun usai menggelar desiminasi hasil Indek Kerawanan Pilkada (IKP) di Kota Semarang, Kamis 5 Maret 2020.
Baca juga : Bakal Calon Perseorangan Pilkada Purworejo Gugat Penolakan Dukungan
Persiapan Pilkada 2020, Ini Yang Jadi Perhatian Bawaslu
KPK Kumpulkan Peserta Pilkada Jateng 2018
Menurut Anik, IKP merupakan upaya deteksi dini pencegahan pelanggaran Pilkada 2020. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan desiminasi hasil IKP khusus 21 kabupaten dan kota di Jateng yang tujuanya untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan.
“Selain itu sebagai alat pemetaan, pengukuran potensi, prediksi, dan deteksi dini,” kata Anik menambahkan.
Anik menyebutkan secara umum tingkat kerawanan di masing-masing daerah memiliki skor yang berbeda-beda sesuai kontek dimensi daerah. Ia menyebutkan dalam dimensi konteks sosial politik misalnya, Sukoharjo menempati skor tertinggi dengan 55,59 poin. Sedangkan dalam dimensi penyelenggara pemilu yang bebas dan adil, skor tertinggi di Kendal dengan 60,36. Sedangkan dalam dimensi kontestasi ditempati Kendal dengan skor 71,68. Adapun dalam konteks partisipasi ditempati Purworejo dengan skor 84,75 persen.
“Dari hasil tersebut menunjukan bahwa masing-masing kabupaten dan kota punya tingkat kerawanan masing-masing sesuai dengan dimensi yang ada,” kata Anik menjelaskan.
Hasil IKP yang ditetapkan itu mengacu keterlibatan Bawaslu kabupaten dan kota yang menyetorkan data faktual untuk diolah Bawaslu RI. Data tersebut terkait dengan empat dimensi, meliputi konteks sosial politik, pemilu yang bebas dan adil, kontestasi dan partisipasi pemilih.
Dari hasil itu Bawaslu Jateng menemukan empat kerawanan dalam Pilkada serentak tahun 2020 di Jateng. Kerawanan itu meliputi keberpihakan aparatur pemerintah dalam mendukung dan menfasilitasi peserta Pilkada, politik transaksional pasangan calon, tim kampanye dan tim sukses, penggunaan media sosial dalam penyebaran hoaks dan ujaran kebencian serta penyusunan daftar pemilih yang tidak akurat.
Itu menjadikan kami, Bawaslu jateng mengeluarkan beberapa rekomendasi, di antaranya untuk penyelenggara Pemilu aparat keamanan serta pemerintah, parpol ormas dan OKP,” katanya. (*)
