Demonstrasi adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh hukum
Serat.id – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang Eti Oktaviani, mengatakan ancaman kepolisian yang tidak akan menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terhadap anak dan pelajar yang ikut aksi penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law sebuah kebijakan tak layak.
“Keikutsertaan anak dan pelajar dalam aksi tolak Omnibus Law merupakan hak konstitusional setiap warga negara indonesia, pun dengan anak atau pelajar,” kata Eti kepada Serat.id. Senin, 19 Oktober 2020.
Baca juga : Advokat Kebebasan Berpendapat Jateng Sebut Polrestabes Tak Kooperatif
Sejumlah Orang Tua Bertahan di Polrestabes Semarang
Seorang Napi Anak di Lapas Bulu Dapat Remisi
Menurut Eti, anak atau pelajar adalah elemen yang mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dan ekspresi, serta dilindungi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang tentang perlindungan anak.
Eti menyebut negara wajib melindungi serta memastikan media atau kanal bagi anak dan pelajar agar dapat mengemukakan pendapatnya.
“Sedangkan SKCK merupakan bukti bahwa seseorang berperilaku baik dan tidak pernah melakukan tindak kriminal atau kejahatan,”kata Eti menambahkan.
Menurut Eti, tidak dibenarkan jika anak dan pelajar yang ikut aksi menolak Omnibus Law diancam akan memasukkan aksi tolak sebagai catatan kepolisian. “Karena demonstrasi adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh hukum dan bukan kejahatan,”katanya.
Pegiat Yayasan Setara Semarang, Hening Budiyawati, yang selama ini konsen mendampingi anak menyampaikan, ancaman polisi tak mengeluarkan SKCK merupakan tindakan tak benar. Ia mengacu bahwa setiap orang punya hak berpendapat, termasuk anak dan pelajar.
“Ancaman tersebut menurut saya tidak benar, karena mereka (anak/pelajar) juga mempunyai hak untuk berpendapat,”kata Hening.
Ia juga menyebut dalam undang-undang perlindungan anak, juga ada ketentuan anak berhak mengeluarkjan pendapat. “Dan itu harus dihargai,”katanya. (*)
