Setiap kepala daerah telah disumpah, untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan
Serat.id – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menanggapi ancaman pemecatan kepala daerah sesuai yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Covid-19. Ganjar menyebut Instruksi Mendagri yang diteken pada Rabu, 18 November 2020 itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam kondisi kedaruratan.
“Boleh, tak apa biar semua kepala daerah tanggung jawab. Cuma ada prosedurnya dan di Undang-Undang Pemerintah Daerah UU kesehatan yang terkait dengan pandemi dan sebagainya,” kata,” kata Ganjar, Jumat, 20 November 2020.
Baca juga : KPK Sebut Limbah Medis Penanganan Covid-19 di Daerah Menumpuk
Sejumlah Pemda Ini Berani Promosikan Tata Pemerintahan Terbuka
AJI Semarang : Bantuan Kebutuhan Dapur ke Wartawan Tidak Tepat
Ganjar menyebut setiap kepala daerah telah disumpah, untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan perundang-undangan tersebut adalah kondisi kedaruratan.
Meski ia menilai seharusnya kepala daerah tidak perlu diancam. Karema semua punya kesadaran dan mengerti kalau masalah. “Kalau itu bahaya ya kita hentikan,” ujar Ganjar menjelaskan.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal mengatakan, Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden saat rapat terbatas kabinet Senin, 16 November 2020.
Dalam rapat terbatas itu presiden menegaskan diperlukan sejumlah langkah cepat, tepat, fokus, dan terpadu antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam menyikapi kebijakan yang telah terbit agar ditaati guna mencegah penyebaran Covid-19 di daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (*)
