Vaksin Covid-19 masih belum didistribusikan ke kabuapaten/kota di Jateng karena izin dari BPOM belum keluar.
Serat.id – Sebanyak 62.560 dosis vaksin Sinovac tahap pertama belum didistribusikan ke 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah karena masih menunggu keputusan dari pusat.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, vaksin saat ini masih ditahan di Dinas Kesehatan Provinsi Jateng karena izin dari BPOM belum keluar.
“Ini kan on going process. Nanti begitu dari BPOM keluar baru kami distribusi (ke daerah-daerah),” katanya.Â
Baca juga : Vaksin Sinovac di Jateng Diprioritaskan Untuk Tenaga Kesehatan
Masyarakat Masih Ragu Menggunakan Vaksin Covid-19
IDI Sarankan Pemerintah Tak Asal Keluarkan Vaksin Covid-19
Pihaknya telah menyiapkan Cold Chain untuk penyimpanan vaksin Sinovac yang akan didsitribuskan ke daerah-daerah.
“Sebab, kalau distribusi itu perawatannya butuh ketelitian gitu, minimal memastikan cold storage-nya beres dan untuk Sinovac ini sebenarnya tidak terlalu dingin banget, antara 2-8 derajat celcius,” jelasnya.
Ganjar mengungkapkan, nanti jika yang datang vaksin Pfizer perlu penyimpanan yang sangat dingin.
“Bisa minus 70 derajat. Jadi mesti pengadaan alatnya,’’ terangnya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng, Yulianto Prabowo mengatakan, vaksin tersebut kini masih disimpan di Gudang Dinas Kesehatan Pemprov Jateng di Kawasan Industri Tambakaji Semarang.
“Kami masih menunggu keputusan dari pusat. Apakah vaksinasi itu akan diberikan di daerah yang prioritas atau zona merah seperti Semarang Raya dan Soloraya atau merata ke seluruh kabupaten/kota,” kata Yulianto Prabowo, Jumat, 8 Januari 2020.
Menurutnya, untuk mencukupi kebutuhan vaksinasi tenaga kesehatan di Jateng, dibutuhkan sekitar 355.568 dosis vaksin. Sementara vaksin yang datang tahap pertama ini masih terbatas.
Dia mengatakan, belum mengetahui secara pasti kapan vaksin Sinovac tersebut akan didistribusikan ke daerah.
“Kami menunggu instruksi dari pusat. Kami sudah bikin rencana diatribusi (rensi). Tapi, kemarin ada kabar vaksin tahap pertama ini diutamakan di ibu kota provinsi atau daerah zona merah. Kami menunggu kepastiannya juga,” katanya.(*)
