Seharusnya pemerintah melindungidata pribadi warga negaranya
Serat.id – Data pribadi jurnalis yang akan menerima vaksin Covid-19 beredar dalam bentuk dokumen dari . Kementerian Kesehatan. Data itu muncul seiring dengan vaksinasi tahap II di akhir Februari sampai pertengahan Maret 2021.
“Data tersebut berisi nama, tempat tanggal lahir, nomor induk kependudukan, alamat, nomor telepon, asal organisasi dan media, serta usia,” kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Sasmito Madrim, Jum’at, 19 Maret 2021.
Baca juga : Sistem Informasi Data Vaksinasi Covid-19, Ini Harapan Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi
Ratusan Ribu Data Mahasiswa Undip Diduga Diretas
500.000 Lansia di Jateng Akan Divaksin
Menurut Sasmito, dokumen tersebut beredar di publik termasuk di sejumlah grup Whatsapp jurnalis. AJI menilai beredarnya dokumen tersebut membuat data pribadi jurnalis rentan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
“Terlebih data pribadi merupakan aset yang bernilai tinggi di era big data dan ekonomi digital,” kata Sasmito menambahkan.
Menurut Sasmito, meskipun Indonesia belum memiliki Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, seharusnya pemerintah berkewajiban melindungi data pribadi warga negaranya. Aturan umum tersebut setidaknya dapat ditemukan dalam Pasal 28 G dan Pasal 28 H ayat 4 UUD 1945. Yang menyebutkan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Sedangkan Pasal 28 H ayat 4 menyebutkan setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
Atas dasar tersebut, AJI Indonesia meminta Kementerian Kesehatan dan institusi di bawahnya:
AJI Indonesia berpendapat seharusnya data detail soal penerima vaksin cukup di dokumen internal kementerian. Sedangkan untuk kebutuhan pemberitahuan vaksinasi, informasinya bisa dengan nama, media, alamat kantor, umur dan hal yang bersifat umum.
AJI juga minta ada evaluasi soal perlindungan data pribadi penerima vaksin Covid-19, serta ditindaklanjuti dengan membuat sistem perlindungan data pribadi untuk para penerima vaksin berikutnya,” kata Sasmito menjelaskan.
Ia minta agar segera merealisasikan kebijakan satu data yang aman untuk untuk para penerima vaksin, baik para jurnalis maupun masyarakat luas. “Termasuk mengusut dan memberi sanksi pada pejabat yang bertanggung jawab atas kebocoran data pribadi para jurnalis,” kata Sasmito menegaskan. (*)
