“Sudah pra-rekonstruksi dan Kapolda menyatakan akan diteruskan kasusnya sampai jelas posisi hukumnya seperti apa,”
Serat.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Ketua Komisi Kepolisian Nasional Mahfud MD memastikan bahwa penanganan kasus kekerasan yang menimpa jurnalis Tempo, Nurhadi, Sabtu 27 Maret 2021 malam di Surabaya akan diteruskan.
Mahfud menegaskan kalau ingin mencari kebenaran biarkanlah jurnalis bekerja. “Telah menjadi prinsip bahwa pemerintah seharusnya memberikan perlindungan kepada jurnalis,” kata Mahfud MD, saat berdialog dengan perwakilan AJI Indonesia dan LBH Pers di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis 1 April 2021.
Berita terkait : LPSK Proaktif Temui Nurhadi, Jurnalis Korban Penganiayaan
Derita Jurnalis Nurhadi, Disekap Dipukuli Saat Bertugas
Mahfud mengaku telah berbicara dengan Kapolda (Jatim), yang isinya kasus itu akan terus ditindaklanjuti. “Sudah pra-rekonstruksi dan Kapolda menyatakan akan diteruskan kasusnya sampai jelas posisi hukumnya seperti apa,” kata Mahfud menambahkan.
Menurut Mahfud, secara prinsip pemerintah memang harus melindungi jurnalis. Bahkan ia menegaskan jurnalis bukan musuh pemeirntah tetapi teman untuk mempercepat pengungkapan kasus.
Ia juga berharap pekerjaan jurnalis jangan diganggu. Siapa yang mengganggu jurnalis berarti dia punya kesalahan yang ingin ditutupi atau ingin menutupi kesalahan orang lain,” kata Mahfud menegaskan.
Menko asal Madura itu mengingatkan jika ingin mencari kebenaran, biarkanlah jurnalis bekerja. Sedangkan jika jurnalis salah mekanismenya di Dewan Pers berdasarkan kode etiknya tersendiri.
Sekjen AJI Indonesia Ika Ningtyas meminta pemerintah serius menyelesaikan kasus-kasus kekerasan pada jurnalis, termasuk mengusut semua pelaku kekerasan terhadap jurnalis Tempo, Nurhadi.
“Pembiaran pada kasus kekerasan yang menimpa jurnalis menjadi ancaman serius bagi kebebasan pers dan demokrasi,” kata Ikaningtyas.
Baca juga : Kekerasan Jurnalis Yang Terus Berulang dan Diabaikan Negara
Tahun 2020, Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis Tertinggi Pascareformasi
Menurut Ikaningtyas, kekerasan yang menimpa Nurhadi bukan kali pertama terjadi. Sepanjang 2020, AJI mencatat terjadi 84 kasus kekerasan menimpa jurnalis di berbagai daerah. Sebagian besar kasus tersebut tidak pernah diusut oleh aparat.
“Pemerintah harus menunjukkan komitmen melindungi kebebasan pers dengan tidak membiarkan adanya impunitas terhadap para pelaku kekerasan yang telah merusak demokrasi,” kata Ikaningtyas menegaskan. (*)
