Mengusulkan pembangunan rumah layak dan program Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Dampingan
Serat.id – Dewan perwakilan rakyat daerah dan pemerintah provinsi Jawa Tengah sepakat ingin mengurangi kemiskinan yang saat ini mencapai sebanyak 3,93 juta orang atau 11,35 persen dari penduduk setempat. Tercatat anggota komisi pembangunan DPRD Jateng, Iskandar Zulkarnain, mengusulkan agar pembangunan rumah layak sebagai salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan.
“Program RTLH ini harus terus dilaksanakan. Karena bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin secara langsung,” kata Iskandar Zulkarnain, Jumat 4 Maret 2022.
Ia beralasan kemiskinan di Jateng satunya terlihat dari tempat tinggal warga masyarakat. “Masih banyak rumah-rumah warga yang masuk kategori tak layak huni,” kata Isakandar menambahkan.
Menurut dia, masyarakat miskin di Jateng kesulitan untuk merenovasi tempat tinggalnya lantaran pendapatan yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan terlebih dahulu. Ia menyebut catatan, pada tahun 2022 ini Pemprov Jateng ditarget mampu melakukan perbaikan pada sebanyak 11.417 rumah tak layak huni (RTLH). Fokus sasaran untuk menangani RTLH di 19 kabupaten yang masuk dalam kategori intervensi penanganan kemiskinan ekstrem (PKE).
Untuk nominal bantuan per unit RTLH, Fraksi Gerindra menjadi salah satu yang mendorong peningkatan bantuan. Jika sebelumnya Rp 10 juta per unit, kini menjadi Rp 12 juta per unit.
“Idealnya Rp 15 juta per unit. karena ada kenaikan harga material dan lainnya. Tapi kami juga pertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Kedepan kami dorong naik lagi untuk bantuan masyarakat miskin ini,” kata Iskandar menjelaskan.
Tercatat ada sejumlah kabupaten dengan kategori kemiskinan, bahkan pada bulan Oktober lalu, angka kemiskinan ekstrem lebih dari 6 persen bahkan sampai 10 persen terjadi di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes.
Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen mengatakan, beberapa upaya penurunan kemiskinan terus dilakukan, salah satunya program Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Dampingan pun terus dimasifkan. “Pada 2022 ini akan ada 83 desa dampingan yang didampingi OPD Pemprov Jateng,” kata Taj Yasin usai Rapat Evaluasi Desa Pendampingan Tahun 2021 dan Koordinasi Rencana Desa Dampingan Tahun 2022, Jum’at 4 Maret 2022.
Ia mengatakan sampai 2021 capaian program Satu OPD Satu Desa Binaan sudah berjalan menyasar ke desa guna mengurangi tingkat kemiskinan. “Kalau kita bicara tingkat efektif, ya kemarin itu kita bisa melihat dari sekian kabupaten di desa dampingan di 2021. Di era pandemi saja kita bisa entaskan 25 desa,” kata Taj Yasin menambahkan.
Menurut dia, perubahan itu terbukti dari kondisi desa miskin yang kategori merah menjadi kuning. Selain itu juga mengevaluasi dari 19 desa dampingan kita yang saat itu kuning, saat ini jadi hijau.
Gus Yasin, sapaannya, menambahkan, pada 2022, pihaknya akan lebih mempertajam program agar pengentasan kemiskinan bisa lebih efektif. Di antaranya Pemprov Jateng akan didukung Komite Ekonomi Kreatif (Komekraf) Jawa Tengah guna mengoptimalkan program itu.
“Saat ini juga saya ikutkan Komekraf untuk mendampingi. Jadi para teman Komekraf ekonomi kreatif ini saya berharap bisa mewarnai di desa-desa dampingan. Ada sebanyak 83 desa dampingan tersebut,” katanya.
Ia menilai keberadaan Komekraf amat penting bagi desa yang memiliki potensi kreatif untuk dikembangkan. (*)
