“Pupuk sering tidak ada di pasaran. Bahkan di agen-agen distribusi pun keberadaan urea sering hilang. Padahal warga banyak yang memiliki kartu Tani dengan harapan bisa mendapatkan pupuk,”
![[Ilustrasi] Potret petani kita. (Serat.id/ Abdul Arif)](https://serat.id/wp-content/uploads/2020/06/petani-kita-1024x724.jpg)
Serat.id – Sejumlah anggota dewan perwakilan rakyat daerah Jawa Tengah mengakui keluhan pupuk mahal dan langka di kalangan petani. Dewan Jateng menyebut keluhan dari petani langsung saat menggelar aspirasi di basis kontituenya
“Harga mahal dan ketersediaan pupuk yang terbatas menjadi persoalan yang dihadapi sejumlah kelompok di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri, dikutip dari laman dprd.jatengprov.go.id, Kamis, 17 Februari 2022.
Abdulkadir mengatakan para petani berharap pemerintah provinsi dapat mensubsidi pupuk, khususnya yang berjenis urea. Ia memahami sektor pertanian memang merupakan salah satu sektor yang harus diperhatikan serius oleh pemerintah, apa lagi Provinsi Jateng sebagai salah satu penghasil pangan nasional.
“Namun masih belum mampu mensejahterakan para petani sebagai pelaku pertanian,” kata Abdulkadir menambahkan.
Ia mencontohkan biaya produksi pertanian masih tinggi tak imbang dengan harga komoditas tidak menentu dan kurang efektifnya pengelolaan lahan karena minimnya peralatan pertanian.
Keluhan yang sama juga dirasakan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng, Kholik Idris saat menemui petani di daerah pemilihanyya di Kabupaten Purworejo. Kholik mengaku sebagian warga menanyakan masalah pupuk langka di pasaran saat memasuki masa tanam.
“Pupuk sering tidak ada di pasaran. Bahkan di agen-agen distribusi pun keberadaan urea sering hilang. Padahal warga banyak yang memiliki kartu Tani dengan harapan bisa mendapatkan pupuk,” kata Kholik.
Selain itu, petani penggarap juga mengeluhkan mengenai harga gabah yang murah. Sebagai penggarap lahan, tentu harga gabah tersebut tidak sebanding dengan biaya sewa lahan yang mahal.
“Belum lagi banyak kondisi jalan pertanian yang rusak,” kata Kholik menambahkan.
Padahal, menurut Kholik, pemerintah melalui Kementerian Pertanian memiliki program jalan usaha tani (JUT) untuk mempermudah akses petani memperluas jalur distribusi dan meningkatkan pendapatan petani.
Kholik mengharapkan peran pemerintah dalam penuntasan permasalahan itu. “Masalah pertanian termasuk sarana dan prasarananya supaya tidak diabaikan, terlebih Kecamatan Purwodadi merupakan salah satu lumbung padi di Jawa Tengah,” kata Kholik menjelaskan. (*)
