Data yang update memudahkan Kepala Desa mengukur sektor apa saja perlu dibenahi
Serat.id – Anggota komisi pemerintahan DPRD Provinsi Jawa Tengah, Denny Septiviant menilai minimnya data menjadi kendala pemerintah tingkat desa tak dapat membedakan skala prioritas pembangunan. Ia minta agar ada dukungan political will dari pemerintah provinsi, salah satunya memastikan pendataan pemutakhiran data berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) Desa dapat tercapai 100 persen.
“Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Desa harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah provinsi Jawa Tengah,” kata Denny Septiviant, Jumat 18 Juni 2021.
Baca Juga : Aliansi Masyarakat Sipil Jateng Desak RPJMD Lebih Inklusif
Penganggaran Dana Desa Menjadi Rujukan Bank Dunia
Jateng Terjunkan Seluruh SKPD ke Desa Miskin
Menurut Denny, adanya data yang update memudahkan Kepala Desa mengukur sektor apa saja perlu dibenahi selama satu priode kepemimpinannya. “Dengan demikian, ke depan perencanaan pembangunan di desa Insyaallah yakin sudah menempatkan desa sebagai subjek pembangunan,” kata Denny menambahkan.
Denny menegaskan kunci keberhasilan pendataan pemutakhiran data berbasis SDGs Desa ada pada sinergi multipihak yaitu kepala desa, sekretaris desa yang juga sebagai ketua Pokja pendataan, pendamping kabupaten, pendamping desa dan pendamping lokal desa. Juga didukung melalui political will dari Kepala Daerah.
“Persoalan penganggaran sebenarnya tidak masalah, karena sudah ada payung hukum agar Pokja Pendataan dianggarkan melalui APBDes. Makanya dengan adanya political will yang kuat kinerja multipihak tersebut mendapatkan dorongan yang maksimal,” kata Denny menjelaskan.
Tercatat saat ini hanya Kabupaten Wonogiri yang berhasil menjadi daerah pertama di Indonesia dalam menyelesaikan pendataan pemutakhiran data berbasis SDGs Desa sebelum waktu yang ditargetkan, 1 Juni 2021.
Dorongan percepatan pelaksanaan pemutakhiran data indeks desa dilakukan sejumlah daerah, salah satunya Kabupaten Blora. dikutip dari jatengprov.go.id, Bupati Blora Arief Rohman pada akhir April lalu minta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersinergi menyukseskan percepatan pelaksanaan pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM).
“Termasuk, dalam menghasilkan data yang berkualitas dan valid,” kata Arief Rohman.
Menurut Arief, data yang valid dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan-kebijakan strategis. Termasuk untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Blora.
“Tolong dibantu koordinasi dengan dinas-dinas terkait juga agar sinkron nanti datanya, termasuk kaitannya dengan semua yang ada pendamping agar di lapangan,” katanya.
Ia berharap ada pendamping satu sama lainnya bisa bekerja sama dan melengkapi data desa untuk mendapatkan validitas data. (*)
